Kaum disabilitas masih sedikit menikmati hak politik. Di pemilu, jangankan afirmasi berbentuk kuota keanggotaan partai, pencalonan atau kursi, jaminan akses memilih saja tak ditoleh banyak pihak. Berlatarbelakang ini Ariani Soekanwo bersuara keras memperjuangkan hak disabilitas di tengah riuh ruah pesta demokrasi.
Hindari kata “maaf” karena takut menyinggung saat bicara pada Ariani. Baginya, jika pertimbangan ini masih ada, kita belum sama dan setara. Kaum disabilitas bukan ingin dikirimkan maaf atau dibanjiri air mata.
“Yang penting bagi kami adalah pengakuan dan perlakuan yang baik dan sesuai, tanpa diskriminatif. Di pemilu, kami yang pincang sama nilai suaranya dengan Jokowi. Kami yang buta pun tak beda bersuara dengan SBY,” tegas Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) ini.
Ariani memulai keterlibatannya di bidang kepemiluan pada 2002. Perempuan kelahiran Batu 30 Desember 1945 ini menyadari belum ada orang berkomitmen dan konsisten memperjuangkan hak politik kaum disabilitas, khususnya pemenuhan akses memilih di pemilu. “Perjuangan disabilitas itu multisektor. Tapi sektor yang di dalamnya terdapat multisektor tersebut ya bidang pemilu,” kata Ibu tiga anak dan lima cucu ini.
Demokrasi, bagi Ariani adalah jaminan di mana semua dari kita diterima, dipenuhi haknya. “Perempuan mengalami diskriminasi, demokrasi mencoba menjaminnya. Juga begitu dengan kaum disabilitas, demokrasi harus juga menjamin,” kata Sarjana bidang Antropologi dari Universitas Gajah Mada dengan skripsi “Penentu Keputusan Rumah Tangga dalam Hubungan Suami-Istri” ini.
Seperti ditakdirkan perjuangannya di pemilu, Ariani pada 2001 bertemu dengan aktivis pemilu Hadar Nafis Gumay. Kepada pimpinan lembaga Centre of Electoral Reform (Cetro) itu, Ariana menjelaskan keadaan, harapan dan upaya kaum disabilitas di dalam partisipasi pemilu.
Bagi Ariani, upaya menikmati hak-hak politik kaum disabilitas, khususnya hak untuk
memilih dan dipilih harus dipelopori kaum disabilitas secara organisasi. Kaum disabilitas lah yang memahami kebutuhannya sendiri. Ini pun penting dalam rangka membangun kepercayaan diri kaum disabilitas untuk mengatasi diskriminasi.
Sebagai tindak lanjut pertemuan itu, Cetro mengorganisir seminar “Demokratisasi Politik melalui Sistem Pemilu” yang didanai International Foundation for Electoral Systems (IFES) pada 1 Desember 2001 di Jakarta untuk mempersiapkan Pemilu 2004 dan peringatan Hari Disabilitas Internasional (3 Desember).
Seminar ditindaklanjuti pertemuan-pertemuan organisasi disabilitas tingkat nasional. Ada Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI), Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI), dan Gerakan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin). Semunya membicarakan kemungkinan dibentuknya suatu lembaga advokasi akses pemilu.
Lalu, pada 24 April 2002 dengan kesepakatan bersama dibentuklah PPUA Penca 2004 yang bertujuan mengadvokasi hak-hak politik penyandang cacat dalam Pemilu 2004 khususnya bagi penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi pemilih disabilitas.
Diketuai Ariani, PPUA Penca mengusulkan desain template Braille (perangkat bantu untuk memberikan suara bagi pemilih disabilitas netra) untuk Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. PPUA Penca bertindak sebagai konsultan bagi KPU untuk merancang dan mengontrol kualitas selama produksi.
Sebelumnya, Ariani memang telah merintis lama dan menguatkan hak-hak disabilitas netra. 1966 ia mendirikan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni). Sejak itu, Pertuni diperluas lebih dari 150 cabang di seluruh Indonesia dan berjejaring dalam penyelenggaraan pemilu.
Semenjak PPUA Penca diaktifkan, pemilu banyak perubahan signifikan. Sebelum Pemilu 2004, kaum disabilitas banyak yang dinilai penyelenggara sebagai warga yang tak layak memilih. Disabilitas netra disikapi petugas TPS dengan pendamping. Asas “Rahasia” dari “LUBER” tak terpenuhi. Bahkan sering dijadikan tontonan bercanda.
“Kini, petugas sudah makin banyak yang mengerti. TPS pun sudah banyak yang rata, tak berselokan, bukan di rumput atau batu juga tak bertangga. Tamplate Braille sudah diterapkan. Di Pemilu 2004 baru diterapkan di lima provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Lampung. Di Pemilu 2009 menjadi program nasional,” tutur Ariani.
Tak menyangka, Hadar yang pertama kali menghubungkan Ariani dalam aktvisme
kepemiluan, di Pemilu 2014 menjadi komisioner KPU. Tentu harapan pemilu ideal bagi disabilitas semakin tinggi. Mengadakan Nota Kesepahaman KPU-PPUA Penca dan upaya berjejaring menjamin partisipasi pemilih dengan pegiat perempuan, agama, pemilih mula, kampus dan lain-lain merupakan hasil awal yang baik.
Tapi sayangnya perubahan baik di pemilu terhadap kaum disabilitas tak berdampak pada pemerintahan yang dihasilkan pemilu. Upaya pemerintah untuk menjamin hak kaum disabilitas selayaknya warga negara masih jauh terpenuhi.
Convention on The Right of Persons with Disabilities (CRPD) Resolusi PBB No. 61/106 tahun 2006 telah diratifikasi DPR bersama Pemerintah Indonesia pada 18 Oktober 2006. Kemudian langsung ditindaklanjuti dengan UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD pada 10 November 2011. “Tapi itu menjadi sekedar tulisan tanpa ada upaya dari kita dalam memperjuangan untuk penerapannya,” kata Ariani.
Bercermin dari afirmasi kuota 30 persen pencalegan perempuan yang signifikan lahirkan kebijakan berpihak perempuan, Ariani berpendapat kaum yang mengalami diskriminasi perlu mendapat afirmasi dalam pemilu untuk duduk di pemerintahan dan membentuk kebijakan hilangkan diskriminasi.
“Pengalaman saya menjadi caleg di Pemilu 2004 menyimpulkan, sulit bagi kaum disabilitas ikut pemilu agar terpilih,” tutur Ariani. Baginya, demokrasi harus inklusif, saat dari kita semua terlibat dalam pemerintahan, tanpa terkecuali. []
Sumber: http://www.rumahpemilu.org/read/1825/Ariani-Soekanwo-Suara-Keras-Hak-Politik-Disabilitas
