LENSAINDONESIA.COM: Bawaslu harus menjelaskan alasan rekomendasi diloloskannya 12 Parpol untuk dapat diikutkan dalam verifikasi faktual yang sedang berjalan.KPU dan Bawaslu juga diminta segera membuat aturan mengenai keterbukaan informasi publik.
“Dengan begitu masyarakat bisa berperan aktif menggunakan hak Informasinya atas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu maupun Pengawalan Pemilu,” kata salahsatu pelopor Koalisi Amankan Pemilu 2014, Masykurudin Hafidz dalam pernyataannya.
koalisi sejumlah organisasi pemantau pemilu ini juga meminta KPU, untuk selalu responsif terhadap masukan dan kritikan masyarakat. KPU juga diharapkan punya niat baik, dengan lebih transparan dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2014.
Agar tak terjadi kebuntuan, seharusnya semua pihak penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) melakukan pertimbangan dan komunikasi sebelum membawa suatu kasus ke meja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“kami juga merekomendasikan pada DKPP agar sebelum memutuskan suatu kasus, tetap mendahulukan proses-proses mediasi diantara para penyelenggara Pemilu,” lanjut Masykurudin seraya merekomendasikan.
Perludem,IPC,KIPP, FORMAPPI,JPPR, Yappika, PPUA Penca, Puskapol UI, ICW, Seknas Fitra, Indonesia Budget Center dan Transparansi Internasional Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Amankan Pemilu 2014, hari ini (8/11/12) mengelar konfrensi pers dalam rangka evaluasi proses verifikasi administrasi dan rekomendasi verifikasi faktual. Acara itu digelar di bakoel koffie cikini, Jakarta Pusat.
Hadir dalam ksempatan itu antara lain, Masykurudin Hafidz dari JPPR, Arif Nuralam dari IBC, August dari Perludem, Abdulah Dahlan dari ICW, Toto Sugiarto dari Soegeng Sarjadi Syndicate dan sejumlah aktifis lainnya.
“Sikap ini disampaikan sebagai upaya untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu yang lebih berintegrasi, Independen dan Profesional,” pungkas pengamat politik Yunarto Wijaya dari Puskapol UI.@ichsan
Sumber: http://www.lensaindonesia.com/2012/11/08/kpu-harus-punya-niat-baik-bawaslu-harus-jujur.html.
