Menyongsong Pemilu Presiden tahun 2014, KPU berinisiatif melakukan diseminasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, serta memperoleh masukan dan kritisi dari masyarakat terkait dengan keterbukaan Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka KPU menyelenggarakan kegiatan seminar bertema “Optimalisasi Pemantauan Pemilu 2014” pada Rabu, 7 November lalu.
Kegiatan dimulai pukul 09:45 WIB, sedikit terlambat dibandingkan jadwal seharusnya yang dimulai pukul 09:00 WIB. Pada sesi pertama, Sigit Joyowardono, Kepala Biro Teknis dan Humas KPU memberikan sambutan berupa laporan kegiatan berkaitan proses pemantauan Pemilu. Sejak Agustus lalu, hingga hari terselenggaranya seminar tersebut, tercatat 12 lembaga yang telah mengambil formulir pendaftaran keikutsertaan pemantauan Pemilu 2014. Beberapa di antaranya adalah JPPR, Brigade Nusantara Sepakat, LP2 Trias Politika, dan tentu saja PPUA Penca selaku perwakilan penyandang disabilitas dalam bidang kepemiluan. Akan tetapi, dikabarkan bahwa dari keduabelas lembaga tersebut baru dua lembaga saja yang telah memenuhi proses registrasi dan pengembalian formulir kepada KPU, yaitu KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) dan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat). Selain itu, terdapat 11 orang yang turut mendaftarkan diri secara perseorangan untuk menjadi pemantau Pemilu, namun belum satu orang pun yang mengembalikan formulir.
Sigit menuturkan, KPU berharap masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif, tidak hanya pada hari pencoblosan, tetapi juga dalam proses pemantauan Pemilu. Bagaimanapun, tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat menjadi indicator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk KPU.
Selanjutnya, kegiatan berlangsung dengan sesi diskusi dan pemaparan dari tiga narasumber. Yang pertama, Sigit Pamungkas, yaitu salah satu Komisioner KPU yang memaparkan tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu oleh anggota DPR dan DPRD tahun 2014. Pemapar kedua adalah Yus Fitriadi, koordinator JPPR yang mengambil tema partisipasi masyarakat dalam mengawal Pemilu. Yang terakhir, Sandra Hamid, selaku Country Director The Asia Foundation turut memberikan paparan dengan tema peluang pemantauan pemilu.
Secara keseluruhan, seminar berjalan lancar dan tertib. Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan orang dari Lembaga Pemantau Pemilu, Lembaga Donor, Ormas, LSM, BEM, dan Media Massa, tersebut berakhir pukul 12:30 WIB. Waktu pertemuan yang begitu singkat tentu tak cukup untuk memuaskan berbagai pertanyaan para peserta, namun seminar yang berlangsung di Hotel Puri Denpasar tersebut telah memberikan cukup pencerahan mengenai gambaran pemantauan Pemilu 2014 mendatang. Lewat seminar tersebut, setiap peserta juga diberikan kesadaran betapa pentingnya peranan masyarakat dalam pemantauan Pemilu.
***
Comments